Halo, gaes! Lagi ada drama politik yang super serius nih dari Tanah Papua. Kantor Gubernur Papua pada Senin (11/8) pagi itu literally dipenuhi ratusan tokoh dari berbagai kalangan, mulai dari lintas agama, tokoh adat, pemuda, perempuan, sampai masyarakat umum. Mereka semua kumpul buat satu tujuan: protes keras terhadap dugaan intervensi di balik penyelenggaraan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Papua. Vibesnya tegang tapi penuh semangat perjuangan, so relatable buat kita yang sering ngerasa demokrasi kok suka diganggu-ganggu.
Massa yang datang itu bawa spanduk-spanduk dengan tulisan yang to the point banget, kayak, "Parcok dan penjahat demokrasi stop intervensi penyelenggara pemilu" atau "PJ Gubernur, kepolisian dan para bupati stop jadi tim sukses paslon 02". Ada juga yang demand biar Presiden Prabowo Subianto langsung ambil alih pemerintahan di Papua dan nunjuk Pangdam Cenderawasih sebagai kepala pemerintahan sementara sampai ada gubernur definitif. Ini sih effort banget buat nyelametin demokrasi, guys!
Tuntutan 'Netralitas' yang Bikin Geregetan
Aksi protes ini bukan sekadar kumpul-kumpul biasa. Ada pesan super kuat yang mau disampein, yaitu soal netralitas yang kayaknya lagi dipertanyakan banget di Papua. Spanduk-spanduk yang dibawa itu nggak cuma nunjukin keresahan, tapi juga nuduh terang-terangan adanya intervensi dari 'Parcok' (partai politik, mungkin?) dan 'penjahat demokrasi'. Ini kan bikin geregetan, ya kan?
Lebih lanjut, mereka juga terang-terangan nyebut nama-nama pejabat yang dianggap nggak netral, bahkan dituduh jadi tim sukses salah satu paslon. Ada foto Bahlil Lahadalia (Menteri Investasi), PJ Gubernur Papua Ahmad Fathoni, dan Kapolda Papua Irjen Patrick Renwarin yang ditempel sebagai 'penjahat demokrasi'. FYI, ada juga yang saking kesalnya sampai nyeru buat bubarin Polri di Tanah Papua karena dianggap nggak useful lagi buat demokrasi. Ini menunjukkan betapa frustrasinya masyarakat di sana, guys. Kalo udah sampe minta bubar gini, berarti emang udah too much.
Suara Hati dari Berbagai Sektor: Gereja, Adat, dan Pemuda Angkat Bicara
Pihak Sekda Papua, Susi Wanggai, sempat nemuin para pendemo dan ngejelasin kalau PJ Gubernur lagi di Jakarta buat bahas kondisi keuangan daerah yang lagi miris. Tapi, penjelasan ini kayaknya nggak cukup buat meredakan amarah massa. Justru, berbagai tokoh penting ikutan angkat bicara dan nambahin bobot tuntutan ini:
- Anike Mirino (Sekretaris GKI Klasis Port Numbay): Beliau bilang kehadiran para pendeta dan Hamba Tuhan dengan pakaian hitam itu adalah simbol perkabungan atas 'matinya demokrasi' di Papua. Menurutnya, gereja ikut turun sebagai benteng terakhir buat jaga demokrasi karena udah ada kecurangan yang terstruktur banget dalam Pilgub Papua. Ini literally suara kenabian dari gereja, guys!
- Orgenes Kawai (Ketua Dewan Adat Suku Sentani): Beliau emphasize banget kalau demokrasi itu dari, oleh, dan untuk rakyat, bukan cuma dari dan untuk pusat. Makanya, dia minta Presiden Prabowo buat narik PJ Gubernur Papua dan ngalihin pengamanan suara Pilgub ke TNI karena polisi dinilai udah memihak calon tertentu.
- Yakonias Wabrar (Ketua Dewan Adat Tabi): Dengan nada penuh keyakinan, beliau percaya kalau Presiden Prabowo itu orang baik dan pasti ngerti kondisi Papua. "Kami percaya negara baik. Pak Presiden, tolong tegur dan tarik kembali PJ Gubernur ini. Kami orang Papua pemilik negeri, bukan orang bodoh. Jangan biarkan kami terus didzalimi," ujarnya. Ini sih bikin nangis, guys, seberapa sabarnya mereka selama ini.
- Pdt. Dora Balubun (Perwakilan Sinode GKI di Tanah Papua): Beliau juga negasin kalau gereja hadir buat kebenaran dan keadilan. Kehadiran mereka itu suara kenabian gereja yang udah jenuh banget liat suara umat dipermainkan.
- Amir Madubun (Tokoh NU Papua): Beliau juga ikut nyuarain kalau PJ Gubernur Papua itu harusnya jadi pemimpin dan wasit yang baik, bukan malah ikutan kampanye dan main curang. Valid banget, kan?
- Panji Agung Mangkunegoro (Aktivis Pemuda Papua): Dia literally nunjukkin sejumlah bukti keterlibatan polisi dalam upaya memenangkan pasangan calon gubernur Matius Fakhiri, yang notabene adalah mantan Kapolda Papua. Ini kan bikin curious banget, ya.
Desakan Gila-gilaan: Pangdam Cenderawasih Jadi Kepala Pemerintahan Sementara?
Puncak dari semua tuntutan dan kekesalan ini adalah desakan super serius yang dibacakan oleh Koordinator aksi, Yulianus Dwaa. Mereka meminta Presiden Prabowo buat segera ambil alih pemerintahan di Papua dan menunjuk Pangdam Cenderawasih sebagai kepala pemerintahan sementara sampai gubernur definitif terpilih. Beyond that, mereka juga minta TNI buat ambil alih pengamanan penghitungan suara Pilkada Papua karena polisi udah dianggap nggak netral.
Pernyataan sikap ini kemudian diserahin ke PJ Sekda Papua, Susi Wanggai, yang janji bakal nerusin ke PJ Gubernur Papua dan pemerintah pusat. Kita doain aja ya, gaes, semoga manifesto rakyat ini beneran didengerin dan ada action yang jelas dari pemerintah pusat.
Kesimpulan
Protes besar-besaran di Papua ini literally jadi alarm keras buat pemerintah pusat dan semua pihak yang terlibat dalam proses demokrasi. Ini bukan cuma soal Pilgub, tapi soal integritas demokrasi dan keadilan bagi masyarakat Papua. Tuntutan buat netralitas, bahkan sampai desakan agar Presiden Prabowo ambil alih dan menunjuk Pangdam Cenderawasih sebagai kepala pemerintahan sementara, menunjukkan betapa krusialnya situasi di sana. Semoga aja suara-suara dari berbagai elemen masyarakat ini bener-bener didengar dan direspons dengan bijak. Karena demokrasi yang sehat itu kan dari, oleh, dan untuk rakyat, gaes. Kita keep an eye on this ya, biar demokrasi di Indonesia beneran fair dan square!
TAGS: Pilgub Papua, Protes Papua, Intervensi Pemilu, Demokrasi Indonesia, Pemerintahan Papua, Aksi Masyarakat, Prabowo Subianto, Tanah Papua