Pada Senin, 11 Agustus 2025, ribuan masyarakat Papua memadati area depan Kantor Gubernur Papua di Jayapura. Dalam sebuah aksi demonstrasi damai, massa yang didominasi oleh warga sipil, termasuk para pendeta dan hamba Tuhan, kompak mengenakan pakaian serba hitam. Pakaian ini bukan sekadar busana, melainkan sebuah simbol tegas yang mereka maknai sebagai 'matinya demokrasi' di Tanah Papua.
Suara Keprihatinan dari Tokoh Agama
Aksi ini dipimpin oleh tokoh-tokoh agama dari berbagai denominasi gereja, yang secara lantang menyuarakan keprihatinan mendalam atas dugaan ketidaknetralan pejabat pemerintah, aparat kepolisian, dan penyelenggara pemilu dalam proses Pemungutan Suara Ulang (PSU) serta rekapitulasi suara yang sedang berlangsung di Papua.
Sekretaris Klasis GKI Port Numbay, Pdt. Anike Mirino, dalam orasinya yang berapi-api, menegaskan arti di balik seragam hitam yang dikenakan. "Kami hadir di sini dengan mengenakan pakaian hitam sebagai tanda matinya demokrasi di Papua," tegas Pdt. Mirino di hadapan ribuan massa. Ia menambahkan tuntutan agar Penjabat (Pj) Gubernur Papua, Agus Fatoni, serta aparat keamanan dan penyelenggara pemilu, dapat bersikap netral dan tidak memihak kepada kelompok tertentu.
Pdt. Mirino juga mengingatkan tugas Pj Gubernur adalah sebagai pembina politik, bukan menjadi bagian dari tim sukses kelompok tertentu. "Ada ibu-ibu hamil, janda-janda, dan masyarakat kecil yang rela datang ke TPS untuk memberikan suara demi kebenaran dan kebaikan. Maka kami minta, kembalikan suara rakyat," serunya.
Ia turut menyampaikan pesan khusus kepada Pj Sekretaris Daerah Papua, Susana Wanggai, sebagai sesama perempuan Papua. "Ibu adalah perempuan Papua. Jangan cederai demokrasi di tanah kelahiran kita ini. Jangan diam ketika rakyat meminta keadilan," pesannya lugas.
Kritik Pedas dan Permintaan kepada Pusat
Pada kesempatan yang sama, Pdt. Dora Balubun turut melontarkan kritik kerasnya. Ia menyoroti keterlibatan pejabat dalam kepentingan politik yang dinilai mencoreng nilai-nilai Injil. "Negeri ini dibuka karena Injil. Jangan mempermalukan Tuhan demi kepentingan kelompok," ujarnya lantang. Ia juga menyinggung pihak di luar Papua, "Sampaikan kepada Bahlil, jangan rusak tanah Papua hanya untuk menggali kekayaan sementara rakyat asli tidak dilibatkan."
Pdt. Dora menyerukan agar rakyat Papua diberikan kebebasan untuk memilih pemimpinnya secara adil dan bermartabat, tanpa intervensi.
Desakan dari Dewan Adat
Suara dari Dewan Adat Tabi juga bergema melalui Ketua Yakonias Wabrar. Ia menyampaikan harapan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. "Kami percaya Presiden Prabowo adalah orang baik yang mengerti kondisi Papua," kata Yakonias. Ia mendesak Presiden untuk mengambil sikap tegas, "Kami minta beliau segera menarik Pj Gubernur dan menggantinya dengan sosok yang netral dan mampu menjaga integritas demokrasi di tanah ini."
Koordinator aksi, Pendeta Jhon Barasano, secara gamblang menyatakan bahwa Papua kini berada dalam "darurat demokrasi". Ia mendesak Presiden Prabowo untuk segera mengambil langkah tegas dalam menjaga netralitas aparatur sipil negara (ASN) dan aparat keamanan demi keberlangsungan proses demokrasi yang jujur dan adil.
Aksi damai yang berlangsung tertib di bawah pengawalan ketat aparat keamanan ini menjadi potret nyata dari keprihatinan masyarakat Papua. Mereka berharap, suara yang disampaikan dengan simbol pakaian hitam ini dapat didengar oleh pemerintah pusat, menjadi dasar bagi langkah-langkah konkret untuk menjaga keberlangsungan demokrasi yang adil, bermartabat, dan seutuhnya di Tanah Papua.
TAGS: Papua, Demokrasi Papua, Demonstrasi Damai, Pemungutan Suara Ulang, Netralitas Pemilu, Penjabat Gubernur, Suara Rakyat, Tokoh Agama